Mayat Hidup Demokrasi
Asap rokok mengepul tebal di ruang rapat berpendingin udara, membentuk kabut yang menyamarkan ekspresi wajah-wajah letih di sekeliling meja oval mahoni. Bima, anggota dewan dari daerah pemilihan yang baru saja dilanda bencana ekologis, memijat pelipisnya. Di ujung meja, Ketua Umum Partai Suluh Keadilan, partai yang mengusungnya sedang berpidato dengan intonasi yang berapi-api.
“Saudara-saudara sekalian!” suara berat itu menggema. “Kita harus ingat! Partai kita lahir dari rahim reformasi. Kita adalah suara mereka yang tak bersuara. Kita tidak akan pernah, sekali lagi saya tegaskan, tidak akan pernah mengkhianati amanat penderitaan rakyat!”
Tepuk tangan riuh membahana. Bima ikut bertepuk tangan, namun telapak tangannya terasa dingin dan hampa. Gerakannya mekanis, seperti boneka yang tali-talinya ditarik oleh sang dalang.
Pikirannya melayang pada rapat tertutup yang baru saja ia ikuti dua jam lalu. Rapat yang jauh lebih kecil, hanya dihadiri petinggi inti. Agendanya: meloloskan revisi undang-undang tata ruang yang akan melegalkan operasional tambang emas besar di kawasan lindung. Tepat di daerah pemilihan Bima.
Bencana ekologis yang baru terjadi berupa banjir bandang dan longsor, disebabkan oleh pembukaan lahan ilegal di hulu sungai oleh perusahaan yang sama. Lalu kini, partai yang di depan publik meneriakkan “Stop Eksploitasi Alam!” justru sedang mengamankan legalitas perusakan itu di balik layar.
Bima tahu alasannya. Ia melihat sendiri daftar “sumbangan” yang mengalir deras ke kas partai menjelang pemilu. Uang itu membayar iklan-iklan di televisi, yang menampilkan wajah tersenyum Ketua Umum dengan slogan “Bersama Rakyat, Jaga Bumi Pertiwi.”
“Amanat penderitaan rakyat,” Bima mengulang kalimat itu dalam hati. Ludahnya terasa pahit. Dia teringat hari pertamanya bergabung dengan partai. Sepuluh tahun lalu, dia adalah aktivis idealis yang percaya bahwa politik adalah alat untuk perubahan. Dia percaya pada manifesto partai yang menjanjikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Sekarang, dia duduk di sini, di pusat kekuasaan, dan mendapati bahwa idealisme adalah barang mewah yang hanya laku dijual saat kampanye. Di dalam mesin partai, yang berlaku adalah pragmatisme buta.
“Dan Bima,” Ketua Umum tiba-tiba menoleh padanya, senyumnya lebar namun matanya sedingin es. “Anda garda terdepan kita di sana. Saya dengar ada sedikit riak-riak penolakan dari warga. Tolong amankan.”
Satu kata itu; amankan, memiliki seribu arti. Bisa berarti negosiasi, bisa berarti intimidasi, bisa berarti menyiram mereka dengan program bantuan sosial sementara agar diam, sementara tanah mereka dirampas.
Seluruh mata kini tertuju padanya. Bima merasakan dasinya mencekik leher. Ini adalah panggungnya. Dia bisa berdiri. Dia bisa membantah. Dia bisa berkata, “Pak Ketua, itu bukan riak. Itu jeritan rakyat! Itu pengkhianatan!”
Tapi dia melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Wajah-wajah yang tahu persis apa yang terjadi. Mereka adalah rekan-rekannya, sesama kader. Mereka juga tahu aturan mainnya.
Di Partai Suluh Keadilan dan partai lainnya, ada satu aturan tak tertulis yang lebih sakral dari anggaran dasar: Loyalitas adalah segalanya. Menentang kebijakan partai di depan umum adalah bunuh diri politik. Melawan arah politik petinggi adalah penghancuran karier.
Jika dia melawan, dia akan dicopot dari jabatannya, diganti oleh kader lain yang lebih “kooperatif”. Perjuangannya akan mati bahkan sebelum dimulai. Dia akan dilabeli pembangkang, pengkhianat partai.
Pragmatisme berbisik di telinganya. Bertahanlah, Bima. Tetap di dalam sistem. Ubah pelan-pelan dari dalam. Tapi sudah sepuluh tahun dia berbisik seperti itu pada dirinya sendiri. Dan yang berubah bukan sistem, tapi dirinya.
Bima menegakkan punggungnya. Dia memasang ekspresi tenang dan penuh keyakinan. “Siap, Pak Ketua,” suaranya keluar, datar dan tanpa emosi. “Situasi di dapil saya terkendali. Akan kami sosialisasikan bahwa program ini adalah demi kemajuan ekonomi jangka panjang. Kami akan pastikan semua berjalan kondusif.”
Ketua Umum mengangguk puas. “Bagus. Ini baru kader militan!”
Rapat ditutup. Para petinggi saling bersalaman dan tertawa, menepuk punggung satu sama lain. Bima berjalan keluar dari ruangan itu, merasa mual.
Di lobi utama kantor DPP yang megah, sebuah spanduk raksasa baru saja dipasang. Foto Ketua Umum sedang memeluk seorang petani tua, dengan tulisan besar: “DEMOKRASI ADALAH MENDENGAR SUARA RAKYAT.”
Bima menatap spanduk itu. Dia melihat pantulan dirinya di lantai marmer yang mengkilap. Sosoknya gagah dalam balutan kemeja partai, tapi matanya kosong. Dia bisa berbicara, dia bisa bergerak, dia bisa bertepuk tangan. Dia adalah kader yang patuh. Dia adalah politisi yang pragmatis. Tapi jauh di dalam dirinya, di tempat di mana idealismenya pernah menyala, kini hanya ada ruang hampa yang dingin. Bima tersenyum kecil pada pantulannya. Senyum mekanis sesosok mayat hidup demokrasi.
Bekasi, 311025
